Komhukum (Palembang) - Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadat, di Palembang, Minggu, mengatakan, selain memiliki sisi positif, tidak dapat dipungkiri bahwa industri perkebunan kelapa sawit kerap menimbulkan berbagai persoalan, baik sosial maupun ekologis.
Ia menyebutkan persoalan sebagai dampak buruk industri kebun sawit itu antara lain ketimpangan kepemilikan lahan, sengketa agraria, alih fungsi kawasan dan areal pangan, serta kerusakan lingkungan hidup.
Ia mengemukakan kenyataan bahwa pengalihan kepemilikan lahan rakyat termasuk areal dan kawasan pertanian tanaman pangan kerap terjadi dalam pengusahaan industri perkebunan kelapa sawit, baik industri perusahaan sawit swasta (domestik dan asing) maupun perusahaan sawit milik negara (Badan Usaha Milik Negara).
Persoalan lain, katanya, dampak terhadap keberadaan petani sawit plasma maupun sawit mandiri yang memiliki beban utang relatif tinggi, bahkan di antaranya terkadang terjadi manipulasi kredit menjadi persoalan.
"Ketidakstabilan harga buah sawit merupakan salah satu masalah lain yang juga kerap menerpa petani kelapa sawit, karena tiadanya posisi tawar yang dimiliki oleh petani kelapa sawit itu dalam menentukan harga komoditas sawit yang dihasilkan," katanya.
Ia mengemukakan, sejak 2006 Sumsel ditetapkan sebagai salah satu provinsi penyangga pembangunan dan perluasan industri perkebunan sawit di Indonesia melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit secara nasional.
Setidaknya hingga akhir 2010, Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan penyelesaian pengembangan kebun sawit seluas 800.000 hektare dan hingga 2008 telah tercapai seluas 720.000 hektare.
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumsel juga mendata lahan pertanian padi di daerah ini pada 2005 mencapai 626.849 hektare, dengan jumlah produksi mencapai 2,320 juta ton, sekitar 171.928 ton berasal dari produksi lahan kering seluas 73.504 hektare.
Luas areal dan produksi padi tertinggi di Sumsel di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur.
Pengembangan kebun sawit di Sumsel, katanya, berdampak kepada pengurangan luas areal pertanian padi itu.Setidaknya, katanya, setiap tahun terjadi alih fungsi atau konversi lahan pertanian mencapai delapan persen dengan pencetakan areal pertanian baru hanya mencapai sekitar lima persen per tahun.
"Kondisi itu tidak sebanding dengan konversi areal pertanian untuk kepentingan pembangunan dan perluasan industri perkebunan kelapa sawit di daerah ini," katanya.Kalau dibiarkan, katanya, kondisi itu menimbulkan masalah penyusutan pertumbuhan produksi pangan terutama beras oleh petani Sumsel yang akan memicu krisis pangan tingkat lokal. (K-1/Ant)
Ia menyebutkan persoalan sebagai dampak buruk industri kebun sawit itu antara lain ketimpangan kepemilikan lahan, sengketa agraria, alih fungsi kawasan dan areal pangan, serta kerusakan lingkungan hidup.
Ia mengemukakan kenyataan bahwa pengalihan kepemilikan lahan rakyat termasuk areal dan kawasan pertanian tanaman pangan kerap terjadi dalam pengusahaan industri perkebunan kelapa sawit, baik industri perusahaan sawit swasta (domestik dan asing) maupun perusahaan sawit milik negara (Badan Usaha Milik Negara).
Persoalan lain, katanya, dampak terhadap keberadaan petani sawit plasma maupun sawit mandiri yang memiliki beban utang relatif tinggi, bahkan di antaranya terkadang terjadi manipulasi kredit menjadi persoalan.
"Ketidakstabilan harga buah sawit merupakan salah satu masalah lain yang juga kerap menerpa petani kelapa sawit, karena tiadanya posisi tawar yang dimiliki oleh petani kelapa sawit itu dalam menentukan harga komoditas sawit yang dihasilkan," katanya.
Ia mengemukakan, sejak 2006 Sumsel ditetapkan sebagai salah satu provinsi penyangga pembangunan dan perluasan industri perkebunan sawit di Indonesia melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit secara nasional.
Setidaknya hingga akhir 2010, Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan penyelesaian pengembangan kebun sawit seluas 800.000 hektare dan hingga 2008 telah tercapai seluas 720.000 hektare.
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumsel juga mendata lahan pertanian padi di daerah ini pada 2005 mencapai 626.849 hektare, dengan jumlah produksi mencapai 2,320 juta ton, sekitar 171.928 ton berasal dari produksi lahan kering seluas 73.504 hektare.
Luas areal dan produksi padi tertinggi di Sumsel di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur.
Pengembangan kebun sawit di Sumsel, katanya, berdampak kepada pengurangan luas areal pertanian padi itu.Setidaknya, katanya, setiap tahun terjadi alih fungsi atau konversi lahan pertanian mencapai delapan persen dengan pencetakan areal pertanian baru hanya mencapai sekitar lima persen per tahun.
"Kondisi itu tidak sebanding dengan konversi areal pertanian untuk kepentingan pembangunan dan perluasan industri perkebunan kelapa sawit di daerah ini," katanya.Kalau dibiarkan, katanya, kondisi itu menimbulkan masalah penyusutan pertumbuhan produksi pangan terutama beras oleh petani Sumsel yang akan memicu krisis pangan tingkat lokal. (K-1/Ant)
0 komentar:
Posting Komentar