pertanian

Tujuan dari pemupukan pada tanaman belum menghasilkan (TBM) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif Sedangkan pemupukan pada tanaman menghasilkan. Secara sistimatis pembangunan perkebunan kelapa sawit terbagi dalam tiga tahap utama, yakni 1)Tahap Investigasi Lahan dan Persiapan, 2)Tahap Pembangunan.

Harga Tbs Sawit Terbaru
. Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia kebutuhan buah kelapa sawit meningkat tajam seiring dengan meningkatnya. Terimakasih kepada putra sigit yang telah memberikan award buat saya,, makasih mas atas pembdrian awardnya thnks shobat.

Tag:,1999:blog8002320584955991865 20110929t17:41:0099507:00 judul disertasi tesis skripsi hasil dan judul penelitian harga tbs sawit terbaru.

Harga Tbs Sawit Terbaru
. Kelapa sawit terdiri daripada dua spesies arecaceae atau famili palma yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit kelapa sawit harga tbs sawit terbaru. ( dr ir radian, ms ) dosen fakultas pertanian universitas tanjung pura kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai harga tbs sawit terbaru. Position paper kppu terhadap perkembangan perkebunan kelapa sawit bab i pendahuluan 11 latar belakang luas areal perkebunan sawit di indonesia terus bertumbuh dengan harga tbs sawit terbaru.

Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia. Kebutuhan tandan buah kelapa sawit (TBS) akan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan CPO (crude palm oil/CPO). Permintaan dan harga CPO, salah satunya seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah, menjadikan CPO pilihan untuk bahan baku pembuatan bio energi ( bio ethanol) disamping adanya permintaan konvensional untuk produk turunan ( derivatif) lainnya ( sabun, kosmetik, minyak goreng).

Dengan demikian, peluang peningkatan produksi melalui perluasan kebun, peningkatan produktivitas/ Ha dan peningkatan industri pengolahan kelapa sawit (PKS) masih prospektif untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing agribisnis perkebunan kelapa sawit diantanya melalui penggunaan pupuk majemuk lengkap tablet formulasi Gramalet.
Namun, Kunjungan ke petani sawit di Taluk Kuantan Riau membuktikan dugaan selama ini kalau banyak beredar pupuk dibawah standar mutu. Akibatnya, kerugian pekebun ( sawit) ditunjukkan oleh kurusnya bagian atas pohon masa pertumbuhan 2 tahun terakhir ketika petani menggunakan pupuk dibawah mutu tersebut. Padahal pupuk memegang peranan penting bagi suksesnya target produksi dan pencapaian mutu hasil tanaman yang diusahakan. Bagi petani, pekebun dan perkebunan, pupuk adalah bahan pokok, jika mengingat biaya pemupukan dan belanja pupuk bisa mencapai 30 % dari total biaya operasional suatu kegiatan usaha tani. Apalagi bagi perkebunan sawit, biaya pupuk dan pemupukan mencapai 60 % dari total biaya operasional kebun. Kesalahan ketika pengadaan pupuk, khususnya ketidaksesuaian jenis dan jumlah kandungan masing-masing unsur hara antara rencana dan kenyataan, bisa berakibat kerugian material, khususnya penyimpangan target produksi dan mutu dari rencana. Padahal, tanaman yang telah dipupuk dengan jenis atau jumlah kandungan hara salah atau lebih rendah dari seharusnya, telah memiliki nilai mahal dan dibudidayakan lama dengan biaya yang mahal.

Keadaan kebun rusak masih bisa ditolong dengan pemberian dosis pupuk tablet Gramalet yg mengandung NPK, Mg/ Kieserite, Bo (Borat) dan unsur mikro lainnya pada dosis cukup. Perbaikan kebun dan tanaman sawit yang telah 2 tahun salah atau tidak dipupuk - sebagaimana terjadi pada kebun sawit petani di Taluk Kuantan ini- adalah dengan pemberian dosis Gramalet sawit pada 150 % dosis normal. Misal pd TM 5 ( usia 10 tahun) diberikan 3 sd 4,5 kg per pohon per tahun. Guna perbaikan vegetatif, disarankan penggunaan pupuk tablet Gramalet Sawit dengan komposisi formula Nitrogen dan MgO tinggi agar terjadi proses penimbunan bagi perbaikan batang dan daun.

Banyak hal yang bisa kita cermati dari kegiatan “Gelar Teknologi Industri Kelapa Sawit” yang diadakan di BPP Teknologi pada tanggal 18-19 Juli 2007. Bagi orang yang tidak berkecimpung dalam penelitian maupun bisnis kelapa sawit, sambutan dan paparan dari beberapa keynote speaker saja sudah mampu memberikan gambaran betapa menariknya industri kelapa sawit ini.


Berdasarkan data tahun 2006, Indonesia telah menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia dengan total produksi sekitar 16 juta ton. Sementara negara tetangga kita Malaysia yang selama ini berada pada posisi no.1, saat ini berada pada posisi ke-2 dengan total produksi sebesar 15.8 juta ton (sumber: pidato sambutan kepala BPP Teknologi & berkas sambutan menteri perindustrian RI). Yang menarik dari data ini adalah, ternyata Indonesia mampu menjadi negara penghasil CPO nomor 1 di dunia 4 tahun lebih cepat dari prediksi sebelumnya, di mana Indonesia diperkirakan baru akan menjadi produsen CPO terbesar di dunia pada tahun 2010 (sumber: berkas pidato menteri riset dan teknologi, presentasi deputi kepala BPPT bidang teknologi informasi, industri dan material).

Dengan besarnya produksi CPO yang mampu dihasilkan, tentunya hal ini berdampak positif bagi perekenomian Indonesia, baik dari segi kontribusinya terhadap pendapatan negara, maupun besarnya tenaga kerja yang terserap di sektor industri ini yang mencapai 8.5 juta orang (sumber: berkas sambutan menteri negara riset dan teknologi). Sektor ini juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar perkebunan sawit, di mana presentase penduduk miskin di areal ini kurang dari 6%, jauh lebih rendah dari angka penduduk miskin nasional sebesar 17% (sumber : berkas sambutan menteri negara riset dan teknologi). Boleh dibilang, industri kelapa sawit ini dapat diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Di balik prestasi di atas, sederet permasalahan masih membelit industri ini. Agaknya, jika sebahagian permasalahan saja bisa diatasi, Indonesia akan mampu memperoleh devisa jauh lebih besar daripada yang dapat kita nikmati saat ini. Salah satu permasalahan utamanya adalah masih rendahnya muatan teknologi yang mampu diterapkan, sehingga mayoritas devisa dari industri ini berasal dari industri hulunya. Padahal, nilai tambah terbasar justru terdapat pada industri hilirnya. Sangat banyak produk turunan yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Industri ban, emulsifier, kertas, makanan dan minuman, personal care, kaca filem, bahan peledak, sampai kepada bahan bakar. Hanya saja, seperti industri oleo kimia, pertumbuhannya relatif stagnan (Marzan,2007). Sementara, industri biofuel yang sudah dipagari dengan instruksi presiden no.1 tahun 2006, juga menuai banyak kendala.

Beberapa langkah strategis telah dilakukan seluruh elemen masyarakat dalam merespon naiknya harga minyak dunia dan turunnya produksi migas Indonesia. Kuatnya keinginan Indonesia untuk mencari energi alternatif pengganti minyak bumi, merupakan upaya yang patut diacungkan jempol. Ini adalah sebuah upaya yang menurut hemat penulis, akan menjadi solusi jangka panjang yang sangat baik. Produk biofuel yang dapat dibuat dari kelapa sawit, pohon jarak, tebu, dan lain-lain, telah direspon oleh Pertamina dengan produknya Biosolar dan Biopremium yang merupakan campuran antara biofuel dengan solar atau premium. Agaknya, turunnya harga minyak dunia telah menyurutkan kembali keinginan negara kita untuk melirik biofuel sebagai energi alternatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya produksi biofuel ini masih tinggi. Pertamina sendiri telah menanggung kerugian yang cukup besar untuk mensubsidi produk bahan bakar dengan kandungan 5% biofuel tersebut. Bahkan, Pertamina mulai menurunkan kandungan biofuel menjadi 3% untuk menekan kerugian. Akan tetapi, tumbuhnya beberapa bentuk usaha yang terkait dengan industri biofuel ini juga tidak bisa dibiarkan mati begitu saja. Perlu adanya kesungguhan untuk mengawal instruksi presiden di atas.

Tingginya harga CPO dunia, ternyata juga menuai masalah di dalam negeri. Seperti yang kita sama-sama ketahui, terjadi kelangkaan pasokan minyak goreng di dalam negeri, karena nilai ekspornya yang sedemikian menggoda. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang juga menyertai keberadaan kelapa sawit ini, seperti kritikan ahli lingkungan dan dunia internasional terhadap banyaknya hutan tropis yang dibuka untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

Terlepas dari adanya dampak negatif yang mengiringi tumbuhnya industri kelapa sawit ini, namun kita bisa berharap dari besarnya pertumbuhan industri ini. Bnanyak hal yang sempat dibicarakan oleh para pembicara di seminar ini agar produk kelapa sawit ini lebih kompetitif, dan mampu merespon isu-isu lingkungan. Solusi ini menyangkut industri hulu sampai hilir, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Beberapa hal penting yang perlu dicermati adalah

1. Peningkatan aktivitas penelitian pada teknologi pembibitan supaya kita mampu menghasilkan bibit kelapa sawit yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan pasokan bibit kelapa sawit Indonesia. Tanpa perlu melirik pasar ekspor bibit kelapa sawit, kebutuhan dalam negeripun sudah sangat banyak. Negara seperti Malaysia dan Thailand yang memiliki kemampuan teknologi pembibitan lebih baik, serta keterbatasan perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, tentu akan melirik Indonesia sebagai negara yagn akan membutuhkan bibit kelapa sawit dalam jumlah banyak, seiring dengan rencana peluasan lahan kelapa sawit ke pulau kalimantan dan papua. Dengan mampunya kita memenuhi kebutuhan lokal, dua keuntungan akan mampu kita peroleh, yaitu tidak tergantungnya kita akan pasokan bibit dari luar, dan terbukanya lahan pekerjaan bagi para petani maupun para peneliti di bidang pertanian.

2. Masih terkait dengan point 1, produk kelapa sawit yang dihasilkan dari bibit yang berkwalitas, akan mampu meningkatkan produk cpo per satuan luasnya. Dengan demikian, strategi intensifikasi bisa kita jadikan solusi daripada strategi ekstensifikasi yang memiliki dampak berkurangnya hutan tropis kita.

3. Nilai tambah. Hal yang juga banyak dibahas oleh para pembicara adalah masih rendahnya kemampuan kita dalam meingkatkan nilai tambah melalui industri hilir. Dengan baiknya prospek industri kelapa sawit kita, dan besarnya dukungan dari pemerintah maupun perbankan, maka kita telah memiliki cukup modal untuk mengembangkan industri hilir kita. Sudah saatnya kita mulai memfokuskan diri kepada industri hilir ini, karena ini akan bisa menjadi multiplier efect bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan strategi pembangunan kita kepada industri dengan nilai tambah yang tinggi dan industri jasa.

4. Peningkatan pelayanan bagi proses perijinan, penghapusan pungutan dan perbaikan fasilitas seperti pelabuhan ekspor. Perbaikan pada bidang ini akan mampu menurunkan biaya produksi, menambah tingginya keuntungan dan semakin tersedianya dana untuk penelitian dan pengembangan

Indonesia dan Malaysia mengampanyekan pro-kelapa sawit di Eropa, dengan mengadakan pertemuan segitiga dengan anggota Parlemen Eropa di Brussel, baru-baru ini. Selama ini, perkebunan kelapa sawit dituding merusak lingkungan dan mengikis jumlah orangutan.

Konferensi bertema "The Road Ahead for Sustainable Palm Oil" itu digelar Dewan Palm Oil Malaysia dan Institute Asian Strategis and Leadership Malaysian palm Oil Council. Dalam acara itu, Indonesia diwakili Menteri Pertanian Anton Apriyantono, sedangkan Malaysia diwakili Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Peter Chin.

"Kami merasa, banyak sekali hal yang dirasakan negatif mengenai minyak kelapa sawit," kata Anton.

Selain berkampanye di Brussel, rombongan kedua negara juga mengunjungi Den Haag dan mengelar konperensi dunia bertema "World Sustainable Palm Oil Conference" di London. "Bagi Indonesia dan Malaysia, minyak kelapa sawit banyak keuntungannya dan menjadi komoditi yang sangat penting," kata Anton.

Menurut Anton, Indonesia dan Malaysia merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Khusus ke Eropa, katanya, pasokan kedua negara mencapai 85 persen.

"Pada 2007, produksi minyak kelapa sawit di Indonesia 16,9 juta ton dan Malaysia 15,82 juta ton," kata Anton. "Selain itu, lebih dari lima juta tenaga kerja terlibat di perkebunan kelapa sawit mulai menanam, mengelola, sampai memasyarakatkan."

Terkait tudingan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat tentang perusakan lingkungan, Anton menilainya sebagai kesalahpahaman. Termasuk, argumentasi total lahan atau daratan 190 juta hektar yang 130 hektar merupakan areal hutan.

"Dari 130 juta hektar areal hutan itu, sekitar 86 juta hektar masih utuh dan sisanya sudah tidak utuh lagi dan itu disebabkan ilegal loging," kata Anton. "Areal pertanian masih di bawah 40 juta hektar, sementara kelapa sawit hanya menempati areal sebesar 6,3 juta hektar, dan bila dibandingkan sangat jauh pengunaan areal pertanian."

Menurut Anton, Departemen Pertanian sangat konsen dengan koservasi hutan dan mendedikasikan 32,6 juta hektar sebagai hutan lindung orangutan dan hutan konservasi. "Jadi, tidak benar isu deforestasi itu dan mungkin ada juga unsur persaingan," katanya.

Selain itu, Anton menilai, tidak ada peraturan di Indonesia yang melarang pembukaan hutan untuk menanam kelapa sawit. Kecuali, katanya, hutan konversi yang memang didedikasikan untuk pertanian.

Untuk itu, selama setahun ini Malaysia dan Indonesia giat mengampanye pro-kelapa sawit ke beberapa negara, institusi, dan berdialog dengan pengusaha, untuk menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Pekan lalu, Indonesia dan Malaysia mengeluarkan Komunike Bersama berisi sanggahan terhadap kampanye negatif soal kelapa sawit, yang dianggap hanya berdasar data sekunder dan tidak berdasar studi ilmiah.

Kedua negara juga mendesak Parlemen Eropa untuk mau mendengar sikap Indonesia dan Malaysia. "Misi yang diharapkan akan membawa manfaat bagi kedua negara," kata Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Peter Chin.

Sementara itu Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggeris Raya dan Republik Irlandia, Yuri Octavian Thamrin, mengatakan konperensi dunia mengenai kelanjutan kelapa sawit ini merupakan forum yang baik untuk mengklarifikasi salah pengertian mengenai CPO. Ia berharap, forum yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari berbagai kalangan itu akan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan seluruh masalah secara kooperatif.

Oleh : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, MEc Sejak tahun 2007 yang lalu, Indonesia telah berhasil menjadi produsen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia. Dengan produksi 17 juta ton waktu itu. Indonesia menguasai pangsa 44 persen CPO dunia, mengungguli Malaysia dengan pangsa 41 persen. Pada saat yang sama, juga sedang terjadi perubahan pangsa CPO dalam pasar minyak nabati dunia. Minyak kedelai yang hampir 100 tahun menguasai pasar minyak nabati dunia, digeser minyak sawit. Sekitar 33 persen produksi minyak nabati dunia tahun 2007 bersumber dari minyak sawit, sementara pangsa minyak kedelai sekitar 29 persen berada pada urutan kedua. Keberhasilan menjadi produsen CPO terbesar, jelas membanggakan sekaligus memiliki tantangan baru. Membanggakan, karena saat ini hanya kelapa sawit yang berhasil mencapai prestasi tingkat dunia dan membuat Indonesia dikenal secara Internasional. Dan prestasi yang demikian dihasilkan dari kerja keras Indonesia khususnya dalam 100 tahun terakhir, yang merupakan kolaborasi produktif antar perkebunan rakyat, perusahaan Negara dan perusahaan swasta asing dan domestik. Prestasi tersebut melahirkan tantangan baru yakni bagaimana mempertahankannya sekaligus meningkatkan kualitas prestasi (naik kelas) secara berkelanjutan. Berhasil menjadi produsen CPO terbesar dunia masih lebih mudah (meskipun sulit) daripada menjadi produsen CPO terbesar dunia yang berhasil. Kinerja menjadi produsen CPO terbesar yang berhasil apalagi ingin naik kelas secara berkelanjutan memerlukan seni tersendiri, paradigma baru, strategi dan kebijakan baru serta budaya baru. Hal ini perlu diingatkan mengingat pengalaman kita di masa lalu membuktikan bahwa banyak komoditas yang berhasil menjadi salah satu produsen terbesar (rempah-rempah, gula, kayu, udang, karet) namun bukan hanya gagal dipertahankan, sebagian malah berubah menjadi importer, karena gagal tukar gigi paradigma, kebijakan dan budaya. Pengalaman tersebut hendaknya tidak terulang lagi dalam minyak sawit ke depan. Paradigma dan Strategi Baru Keberhasilan peningkatan produksi CPO sehingga meraih produsen terbesar dunia, sebagian besar disumbang oleh peningkatan luas areal kebun sawit. Sekitar 80 persen peningkatan produksi CPO selama ini diberhasilkan dari peningkatan luas areal, sedangkan 20 persen sisanya disumbang peningkatan produktivitas.

Kalimantan Selatan-BANJARMASIN, (kalimantan-news) - Kabupaten Barito Kuala (Batola) berupaya mengembangkan sistem pertanian Sawit Dupa (satu kali mewiwit dua kali panen) untuk meningkatkan kesejahteraan petani daerah tersebut.

Bupati Barito Kuala Hasanudin Murad di Banjarmasin, Senin (27/12/2010), mengatakan, Batola merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar dan menjadi salah satu dari tiga daerah pengembangan sistem Sawit Dupa.

Sawit Dupa adalah sistem usahatani padi dengan indeks pertanaman (IP) 180 persen, yaitu penanaman pada varietas unggul pada saat pelaksanaan ampak/lacak pada varietas lokal.

Potensi untuk Sawit Dupa di Batola sebanyak 110.101 hektare dan yang sudah ditanami 93.050 hektare dan sisanya 17.051 hektare belum tanam.

Selain Batola masih ada dua kabupaten di Kalsel yang menerapkan sistem sama, yakni Kabupaten Banjar seluas 46.628 hektare dan telah ditanam 42.226 dan Tanah Laut seluas 31.245 hektare dan yang sudah ditanam 19.635 hektare.

Sementara itu, kata dia, produksi padi Barito Kuala selama 2010 turun sekitar 7 ribu ton akibat cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun dan sebagian akibat alihfungsi lahan.

Pada 2009 produksi padi Batola sebanyak 317 ribu ton dan pada 2010 hanya 310 ribu ton, sehingga terjadi penurunan sekitar 10 ribu ton.

Penurunan produksi padi tersebut terjadi karena sebagian lahan pertanian yang merupakan lahan rawa terendam banjir cukup lama, sehingga petani tidak bisa menanam.

Kondisi tersebut, kata dia, cukup mengkhawatirkan karena bila tidak segera ditangani dengan baik beberapa kecamatan akan terancam rawan pangan.

Beberapa kecamatan tersebut antara lain, Kecamatan Jejangkit, Mandastana dan beberapa kecamatan yang lahan pertaniannya berada di lahan rawa.

Selain terendam banjir, kata Bupati, beberapa lokasi pertanian kini juga tergerus oleh alihfungsi lahan menjadi kawasan permukiman atau perumahan dan perkebunan.

"Alihfungsi lahan tersebut antara lain di wilayah Alalak dan perbatasan wilayah dengan Kalimantan Tengah," katanya.

Ke depan kata dia, pihaknya akan menyiapkan peraturan daerah untuk menahan laju alihfungsi lahan tersebut selain juga melakukan revitalisasi lahan pertanian.

Kabupaten Batola merupakan salah satu daerah penyangga pangan Kalsel, karena memiliki lahan pertanian paling luas dengan potensi cukup besar

Hutan Papua jadi sasaran utama pembukaan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Pembukaan perkebunan kelapa sawit diharapkan membuka lapangan pekerjaan baru bagi 80 persen kepala keluarga miskin di Papua.

PADA 1996, pemerintah mencanangkan rencana untuk menjadikan negara Indonesia sebagai penghasil dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Wujud dari rencana itu terlihat dari melonjaknya luas perkebunan kelapa sawit menjadi dua kali lipat, yaitu dari 2,3 juta hektar pada 1996 menjadi 5,5 juta hektar pada 2000, dan menjadi 7,4 juta hektar pada 2010.

Ketersediaan lahan untuk perkebunan terbatas dan dengan alasan pembukaan isolasi daerah, maka ekspansi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang semula hanya dipusatkan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, kini Papua menjadi sasaran untuk investasi pembukaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Dari semua target yang direncanakan, separuh dari luasan perkebunan kelapa sawit ini dialokasikan untuk perusahaan perkebunan swasta asing. Menurut laporan Studi Regional Physical Planning Project for Transmigration yang dikeluarkan pada 1985 bahwa kebijakan perluasan perkebunan kelapa sawit tersebut telah mendorong departemen teknis terkait untuk mengalokasikan lahan kebun sawit bagi pihak swasta untuk mengusahakannya.

Laporan tersebut menyajikan sistem lahan beserta interpretasi kesesuaiannya untuk berbagai tipe penggunaan lahan, termasuk kelapa sawit. Pada kenyataannya, wilayah yang diusulkan pemerintah untuk pengembangan kelapa sawit berdasar sistem lahan tersebut menjadi sangat luas, dan jauh melebihi target yang ditentukan.

Pada 1997, dari sekira 8,4 juta hektar kawasan hutan yang diusulkan untuk dikonversi, 6,8 juta hektar diantaranya sudah dilepaskan. Hingga 2000, terdapat 77 perusahaan yang berminat menanamkan investasi di Papua. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada 2005 lalu, bahwa lahan-lahan yang dicadangkan untuk perkebunan di wilayah Provinsi Papua mencapai lebih dari 2.2 juta hektar. Yaitu lahan yang diusulkan investor. Lahan tersebut berada seluruhnya dalam wilayah kawasan hutan, baik kawasan hutan produksi tetap maupun kawasan hutan produksi konversi.

Agus Andrianto yang menjadi salah satu pemateri dalam lokakarya Investasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan di Tanah Papua dalam Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Jayapura, 11-12 Oktober 2011 lalu mengatakan pencadangan areal di Kabupaten Merauke pada 2000 – sebelum adanya pemekaran Kabupaten: Boven Digoel, Mappi dan Asmat, mencapai 460.000 hektar yang dialokasikan untuk 12 perusahaan.

Namun, dari 12 perusahaan tersebut, hanya PT. Tunas Sawa Erma yang merealisasikan pembangunan perkebunan, sedangkan perusahaan lainnya belum merealisasikan kegiatan di lapangan sampai saat ini, meskipun sudah mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Minat investasi di bidang perkebunan di wilayah Papua yang diperkirakan akan meningkat di masa mendatang. Namun, fenomena tersebut ternyata belum diimbangi dengan tersedianya informasi yang memadai tentang bagaimana lahan diperoleh dan bagaimana dampak perkebunan kelapa sawit terhadap hutan dan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

“Informasi yang akurat diperlukan, bukan saja sebagai bahan diskusi di tengah gencarnya sorotan dan tuntutan dunia internasional terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, khususnya di wilayah terpencil seperti Papua, tetapi juga menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan terkait”, ujar Agus.

Sementara di tingkat regional, sudah banyak analisis mengenai dampak pengembangan perkebunan kelapa sawit. Misalnya terkait dengan migrasi tenaga kerja dan pengelolaan perkebunan, adalah penting untuk mengkaji studi kasus di tingkat lokal di Papua agar lebih ada pemahaman tentang secara khusus menganalisis bagaimana: 1) proses perolehan lahan telah dilakukan. 2) perubahan tutupan hutan. 3) dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang timbul.

Agus Andrianto dan sembilan teman lainnya melakukan penelitian mengenai dampak pembukaan perkebunan kelapa sawit bagi kehidupan masyarakat lokal bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian Kabupaten Boven Digoel dengan Center for International Forestry Research (CIFOR), yang didanai oleh Catholic Organisation for Relief and Development Aid (CORDAID) dan European Commission bahwa kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel menyerap tenaga kerja sebanyak 3.398 orang, terdiri dari 1.447 karyawan perusahaan dan 1.951 tenaga kerja lepas yang direkrut oleh ketua tim (April 2010).

“Ini berarti bahwa rasio penyerapan tenaga kerja di perkebunan sawit di Boven Digoel sebesar 0,2 pekerja perhektar. Karyawan perusahaan menempati posisi staf administrasi kantor, pengamanan, operator alat, mekanik, checker dan mandor. Pekerja berstatus karyawan dari Suku Papua berjumlah 248 orang 17 persen dari total karyawan. Pekerja lepas menempati jenis pekerjaan pemeliharaan, perawatan, dan pemanenan”, jelas Agus.

Pekerja lepas asal Suku Papua diperkirakan berjumlah kurang dari 200 orang atau sekira 10 persen dari total pekerja lepas. Untuk membangun perkebunan ini direkrut tenaga kerja dalam jumlah besar yang didatangkan dari berbagai lokasi transmigrasi di Kabupaten Merauke, juga mantan pekerja pada HPH yang sudah tidak lagi beroperasi.

Selain tenaga kerja yang sudah ada di Papua, perusahaan juga merekrut tenaga kerja yang berasal dari Sulawesi, Jawa, Maluku dan Nusa Tenggara. Jumlah total pekerja pendatang pada 2010 diperkirakan mencapai lebih dari 3.200 orang, atau sekira 89 persen dari seluruh pekerja.

Tenaga kerja yang direkrut dari luar Papua, biaya transportasi dari tempat asal hingga ke lokasi perkebunan tidak ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan untuk biaya hidup selama mereka belum mendapat gaji boleh berhutang di kantin dan kemudian akan dipotong pada saat gajian atau menerima upah.

Agus Andrianto mengatakan perusahaan juga memberikan tambahan gaji yang besarnya dihitung berdasarkan premi dan lembur. Uang tunjangan hari raya (THR), premi dan lembur yang diterima karyawan besarnya disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan masa kerjanya. Total gaji tersebut kemudian dipotong hutang bahan makanan, pajak, jamsostek, dan iuran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Hal yang sama terjadi untuk pekerja lepas. Upah bulanan yg diterima akan dipotong sesuai penggunaan bahan makanan yang diambil di bagian logistik, dan kemudian dipotong pajak.

“Pekerja lepas harus memiliki alat kerja lapangan sendiri. Terbatasnya upah bulanan yang tersisa menjelaskan kenapa hanya sekitar separuh dari responden yang merasakan peningkatan konsumsi dan daya beli, dan hanya seperlima yang mampu menginvestasikan dana pada aktivitas ekonomi lainnya”.

Dampak dari rentang lama bekerja pada perkebunan kelapa sawit adalah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penghidupan bagi buruh dengan masa kerja dari 1-5 tahun sampai 6-10 tahun, tetapi kemudian penilaian tersebut turun drastis pada masa kerja berikutnya (11-15 tahun). Hal ini karena, setelah bekerja hampir 15 tahun, tenaga mereka sudah mulai berkurang yang berakibat turunnya penghasilan.

“Padahal saat itu mereka sadar bahwa penghasilan yang mereka peroleh belum cukup untuk membeli rumah atau modal untuk usaha lainnya. Hampir sebagian besar pekerja mengatakan bahwa mereka tidak dapat menggantungkan masa depan dengan hanya bekerja sebagai buruh borongan di perkebunan kelapa sawit. Jika mereka tetap bekerja dan bertahan, itu karena mereka belum mempunyai alternatif pekerjaan yang lebih baik”, Agus Andrianto.

Boven Digoel, merupakan kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Merauke, melalui UU RI Nomor 26 Tahun 2002. Saat dimekarkan pada 2002, Kabupaten Boven Digoel memiliki luas wilayah 26. 838 kilometer persegi. Berdasarkan sensus 2010, penduduk Kabupaten Boven Digoel sebanyak 55.822 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 19.922 jiwa berada di wilayah Distrik Jair, yang menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Sejak 2008, Boven Digoel terbagi ke dalam 20 kecamatan dengan 112 kampung.